Peraturan Baru
Lihat SemuaPeraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
PERWALIPeraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemasangan Dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah
PERWALISurat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 660.1/0459/dlh Tentang Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (Hpsn)Di Kota Balikpapan Tahun 2024
SESurat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 270/81/pem Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional
SE25-02-2022
Penghargaan Jdih Integrasi
BALIKPAPAN- Jumat, 25 Februari 2022, Bagian Hukum Sekretariat Kota Balikpapan menerima Penghargaan Integrasi JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) dari Badan Pembinanaan Hukum Nasional.
Bertempat di Aula Grand Viktoria Samarinda, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi terkait dengan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Wilayah Kalimantan Timur, hadir secara langsung Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Bapak Drs. Yasmon M L S, dalam kesempatan ini beliau menyampaikan agar setiap Pemerintah Daerah mendorong Pengembangan dan Pengelolaan JDIH di wilayahnya terutama di era digitalisasi 4.0.
Penyerahan piagam integrasi JDIHN oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bukan saja diterima oleh Kab/Kota : Berau, Kutim, Paser Kota Bontang, Kota Samarinda, Bulungan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan, Kota Balikpapan, namun juga diterima oleh DPRD : Kutim, Berau, PPU, Kubar, Paser, Mahakam Ulu, Kukar, Balikpapan. Bontang, Samarinda, Bulungan, Malinau, Nunukan Tana Tidung, Kota Tarakan.
Kegiatan ini ditutup dengan Konsultasi langsung dengan Kepala Pusat JDIHN mengenai hambatan dan solusi terkait pengelolan JDIH di daerah. (Bag. Hukum/DH)